CYBERKRIMINAL.COM,nMAKASSAR Sulsel 27 Maret 2023, Lembaga POROS RAKYAT INDONESIA, dengan Undang Undang Keterbukaan informasi Publik tahun 2018, dengan Rujukan Badan Pemeriksa Keuangan, Indikasi kekacauan keuangan di tubuh DPRD PROVINSI di karenakan Sekertaris Dewan kurang memahami tugas dan tanggung jawab Jabatannya.
Elegan di Istirahatkan.
e. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Lebih Bayar Sebesar Rp993.322.555,00
Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD TA 2019 dianggarkan sebesar
Rp82.637.689.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp62.251.588.692,00
terdiri dari
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp20.308.097.283,00,
Belanja
Perjalanan Luar Daerah sebesar Rp38.163.424.949,00, dan
Belanja Perjalanan Dinas
Luar Negeri sebesar Rp3.780.066.460,00.
Sistem kehadiran pegawai sekretariat DPRD adalah dengan fingerprint yang
secara otomatis akan terekam pada sistem aplikasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data kehadiran pegawai yang diberikan oleh Badan Kepegawaian
Daerah dan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban
dan wawancara dengan
Bendahara Pengeluaran
diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas
sebesar Rp.993.322.555,00
dengan rincian sebagi berikut:
a. Perjalanan dinas luar negeri yang tidak dilaksanakan sebesar Rp59.335.520,00;
b. Perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan lebih dari sekali sebesar Rp.174.164.095,00;
c. Pembayaran perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan berdasarkan data kehadiran
pegawai dan data cuti pegawai sebesar Rp624.500.540,00;
d. Pengeluaran perjalanan dinas yang tidak jelas nomor SPPD dan tanggal berangkat
yang tercatat pada BKU sebesar
Rp135.322.400,00 dan diakui oleh bendahara
pengeluaran memang tidak pernah dilaksanakan.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
1) Pasal 6 yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika dan seterusnya........
a) melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai
sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
dst...........
Kondisi tersebut menyebabkan:
a. Anggaran kegiatan penyebarluasan perda sebesar Rp.64.428.000.000,00 tidak didasari
dengan perhitungan kebutuhan yang wajar dan rasional;
b. Pemborosan keuangan daerah sebesar Rp.73.088.681.738,00
Yang terdiri dari kegiatan
penyebarluasan Perda
yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan program dan
kegiatan serta tata tertib DPRD sebesar
Rp63.683.611.738,00
serta kegiatan reses yang
dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.9.405.070.000,00;
c. Indikasi kerugian atas kelebihan pembayaran sebesar Rp.6.951.619.470,36 yang terdiri
dari:
1) Pembayaran atas kegiatan penyebarluasan peraturan daerah yang tidak
dilaksanakan sebesar Rp.735.000.000,00;
2) Pengeluaran pada BKU atas Belanja barang dan jasa yang tidak dikerjakan oleh
penyedia sebesar Rp.3.664.118.515,36;
3) Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Tamu tidak sesuai ketentuan sebesar
Rp.1.559.178.400,00 (Rp.761.678.400,00+ Rp.797.500.000,00);
4) Pengeluaran pada BKU atas Belanja Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan
sebesar Rp993.322.555,00;
d. Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp2.391.356.600,00
(Rp3.950.535.000,00 - Rp1.559.178.400,00) tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
e. Pembayaran kepada rekanan/penyedia yang diterima kembali oleh pihak Sekretariat
DPRD sebesar Rp4.094.092.600,00 berpotensi masalah hukum.
Atas permasalahan tersebut Sekretariat DPRD memberikan tanggapan sebagai
berikut:
a. Program kegiatan reses pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel tetap kami laksanakan
dengan berpedoman pada DPA Tahun Anggaran 2019 dengan rincian 3 (tiga) kali
dalam setahun dengan masa sidang dimulai dari bulan Januari s.d April, untuk masa
Sidang Pertama (I) dan masa Sidang Selanjutnya dimulai bulan Mei s.d Agustus untuk Masa Sidang Kedua (II) lebih lanjut untuk bulan September s.d Desember adalah masa
Sidang Ketiga (III).
Terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang melarang reses
terakhir bagi Anggota DPRD Periode 2014-2019 untuk Anggota DPRD Provinsi Sulsel
masa sidang terakhir jatuh pada bulan September
mengingat Anggota DPRD masa
jabatannya berakhir pada bulan September 2019 dimana bertepatan pada masa sidang
III yang merupakan masa sidang terakhirnya;
b. Adapun pelaksanaanya sesuai dengan jadwal dan telah melakukan kegiatannya dengan
melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan, bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan
pembiayaan item-item belanja reses dan bukti SPPD perjalanan dinasnya yang telah
disetorkan ke Bendahara Pengeluaran;
c. Untuk Kegiatan Penyebarluasan Perda yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat kami jelaskan bahwa program tersebut
sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dengan Metode Pelaksanaan
Sosialisasi
Peraturan Daerah yang telah dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sulsel dan telah ditetapkan
sebagai Perda Provinsi Sulsel untuk disosialisasikan kembali kepada masyarakat baik yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur maupun yang belum;
d. Untuk pembayaran rekanan untuk dikembalikan ke pihak Sekretariat DPRD sebesar Rp.4.094.092.600,00 dapat kami jelaskan bahwa:
1) Pada rekanan KMM terdapat pekerjaan senilai Rp732.681.947,73 yang tercatat
dalam BKU Bendahara Pengeluaran tidak tercatat pada Rekening Koran KPM
karena,
pada tanggal 16 Januari 2019 terdapat penarikan Cek senilai Rp.127.400.000,00 An. Mks (Staf. Rumah Tangga Sekretariat DPRD Sulsel) yang peruntukannya pembayaran Belanja Makan Minum para Wakil Ketua yang dikerjakan oleh KMM.
Tanggal 4 Februari 2019 terdapat penarikan cek senilai Rp.127.400.000,00 yang ditarik An. MUCH (Manajer KMM) yang peruntukannya
pembayaran Belanja Makan Minum para Wakil Ketua DPRD yang dikerjakan oleh
KMM.
Pada tanggal 23 Agustus 2019 terdapat penarikan cek An. MUCH (Manajer
KMM) yang peruntukannya pembayaran Belanja Makan Minum para Wakil Ketua
DPRD yang dikerjakan oleh KMM.
Pada tanggal 20 September 2019 terdapat
penarikan cek senilai Rp127.400.000,00 yang ditarik An. MUCH (Manajer KMM)
yang peruntukannya pembayaran Belanja Makan Minum para Wakil Ketua DPRD yang dikerjakan oleh KMM.
Pada tanggal 14 November 2019 terdapat penarikan cek senilai Rp127.400.000,00 An. Mks (Staf Rumah Tangga Sekretariat DPRD
Sulsel) yang peruntukannya pembayaran Belanja Makan Minum para Wakil Ketua
yang dikerjakan oleh KMM.
Dan pada tanggal 13 Desember 2019 terdapat penarikan cek senilai Rp127.400.000,00 yang ditarik An. MUCH (Manajer KMM) yang peruntukannya pembayaran Belanja Makan Minum para Wakil Ketua DPRD yang dikerjakan oleh KMM;
2) Pada rekanan CUB (CUB) terdapat pengeluaran yang tercatat pada BKU sebesar Rp.634.705.448,09 menurut CUB tidak diterima.
Hal itu dikarena bahwa terdapat
pekerjaan di kantor yang sifatnya pembiayaan operasional yang tidak dapat dicover
oleh CV tersebut dan dana yang tercatat di BKU digunakan untuk membiayai
kegiatan pelaksanaan operasional di kantor;
3) CELJ terdapat pengeluaran senilai Rp315.063.000,00
yang menurut CELJ tidak
diterima.
Hal ini dikarenakan bahwa ada pekerjaan sejenis yang dikerjakan oleh
CELJ
yang dipergunakan pembiayaan operasional kantor yang tidak dapat dicover
pekerjaannya
oleh CV tersebut;
4) CBAJ terdapat pengeluaran sebesar Rp1.118.779.800
yang tidak pernah diterima
oleh CBAJ
Dikarenakan bahwa terdapat pembiayaan belanja peralatan-peralatan,
belanja barang pakai habis pada kantor yang sifatnya untuk memberikan pelayanan
dan kelancaran tugas-tugas baik Pimpinan, Anggota DPRD dan para Staf
Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel yang tidak bisa disediakan oleh CV tersebut;
5) CBS terdapat pengeluaran sebesar Rp1.551.117.300,00 yang penarikannya
dilakukan oleh Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel dikarenakan bahwa terdapat
pekerjaan di kantor yang dilaksanakan oleh CV lain namun karena belum memiliki
rekening BPD maka memberikan kuasa kepada CBS untuk menerima pembayaran
dari Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel.
Selain itu ada juga pembiayaan yang
digunakan untuk kebutuhan operasional kantor yang pelaksanannya bukan dari CV
tersebut;
6) CBUJ adalah penyedia belanja ATK dan belanja pemeliharaan terdapat
pengeluaran sebesar Rp804.747.500,00 yang tidak diterima oleh CV BUJ.
Dijelaskan bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan dan pemeliharaan pada kantor
Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel ada sifatnya yang mendesak untuk memberikan
pelayanan pada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulsel
sehingga
memerlukan pembiayaan operasional dan untuk kebutuhan dan pemeliharaan
tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh CV tersebut sehingga menggunakan biaya
tersebut untuk menutupi pekerjaan yang mendesak tersebut;
7) Bahwa PPTK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPTK
tidak maksimal, sehingga pengadaan dan pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia
yang tidak sepenuhnya dikerjakan.
Namun pada saat pengajuan penyelesaian hasil pekerjaan 100% (PHO) mereka menyetujui dibayarkan 100% atas dasar Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan;
8) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.007.614.555,00
diakui bahwa
memang tidak berangkat dan terdapat pembayaran yang lebih atas sekali kegiatan
perjalanan dinas;
9) Belanja Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat DPRD diperuntukkan untuk
biaya rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yaitu
pada Bagian Kedua Tunjangan
Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, pada Pasal 9 ayat 2 huruf c yang
berbunyi Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud ayat 1,
Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
a. Rumah Negara
dan perlengkapannya;
b. Kendaraan dinas jabatan; dan
c. Belanja rumah tangga.
Biaya Belanja Rumah Tangga sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBD
2019, dibayarkan melalui rekening belanja Makan Minum Tamu karena tidak
tersedianya rekening tersendiri untuk belanja tersebut;
10) Besaran Belanja Rumah Tangga diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan telah melalui proses pembahasan anggaran sampai ke tingkat menteri.
Oleh karena itu untuk lebih tertibnya mekanisme pertanggungjawaban belanja
rumah tangga Pimpinan DPRD akan dikonsultasikan ke TAPD untuk diteruskan
ke Menteri Dalam Negeri, dalam hal permintaan kode rekening belanja tersendiri
untuk jenis belanja tersebut;
11) Terkait dengan Tunjangan Perumahan sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat 1
yang berbunyi Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi.
Olehnya itu pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan
DPRD dibayarkan karena pada saat itu rumah Negara (rumah jabatan) tersebut
dalam proses perbaikan, dan dengan alasan itulah belanja rumah tangga Pimpinan
ikut dibayarkan;
12) Belanja Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat DPRD diperuntukkan untuk
biaya rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
Dan Administrasi
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yaitu
Biaya Belanja Rumah Tangga sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBD
2019, dibayarkan melalui rekening belanja Makan Minum Tamu karena tidak
tersedianya rekening tersendiri untuk belanja tersebut;
13) Besaran Belanja Rumah Tangga diberikan berdasarkan kemampuan keuangan
daerah dan telah melalui proses pembahasan anggaran sampai ke tingkat menteri.
Atas tanggapan dari Sekretariat DPRD, BPK memberikan kontra tanggapan sebagai
berikut.
a. Bahwa Tahun sidang dibagi dalam tiga masa persidangan (ms), berdasarkan
Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2014 diketahui bahwa kegiatan reses
Anggota DPRD periode 2014-2019 pertama kali dilaksanakan pada Tahun 2014
sehingga persidangan pertama dari keanggotaan DPRD periode 2014-2019 dimulai
sejak pelantikan yaitu 16 September 2014 sehingga diperoleh rekapitulasi masa
persidangan sebagai berikut:
1) Tahun 2014, MS I 2014/2015;
2) Tahun 2015, MS II 2014/2015, MS III 2014/2015 dan MS I 2015/2016;
3) Tahun 2016, MS II 2015/2016, MS III 2015/2016 dan MS I 2016/2017;
4) Tahun 2017, MS II 2016/2017, MS III 2016/2017 dan MS I 2017/2018;
5) Tahun 2018, MS II 2017/2018, MS III 2017/2018 dan MS I 2018/2019; dan
6) Tahun 2019, MS II 2018/2019, MS III 2018/2019 dan MS I 2019/2020 (ini untuk
periode DPRD 2019-2024).
Dari tanggapan Sekretaris DPRD yang menyatakan bahwa masa sidang pertama
di tahun 2019 adalah masa sidang Januari s.d April 2019, masa sidang kedua adalah
Mei s.d Agustus 2019 dan bulan September 2019 adalah waktu dimana masa jabatan
DPRD 2014-2019 berakhir dan merupakan masa sidang III terakhir
tidak sesuai dengan
rekapitulasi persidangan yang telah dilaksanakan dan jika bulan September adalah dinyatakan masa persidangan terakhir
maka DPRD periode 2014-2019 pada tahun
sidang 2018-2019 melakukan 4 kali masa sidang atau telah melakukan reses sebanyak 16 kali dalam satu periode keanggotaan.
Dimana jika berdasarkan ketentuan bahwa
tahun sidang dibagai menjadi 3 masa persidangan, maka jumlah masa persidangan seharusnya maksimal 15 kali.
Sehingga untuk tanggapan Sekretaris DPRD bahwa masa persidangan terakhir bukan
pada masa persidangan bulan April s.d. Agustus tidak sesuai dengan ketentuan.
b. Bahwa pada selisih antara BKU dengan penerimaan oleh rekanan yang dijelaskan oleh Sekretaris DPRD ada pembayaran melalui cek/bilyet giro yang diterima
oleh Sdr.
MUCH sebanyak empat kali sebesar Rp512.200.000,00 dan Sdr MKS sebanyak dua kali sebesar Rp314.000.000,00. Yang diterima oleh Sdr, MUCH sebesar
Rp512.200.000,00 itu sudah termasuk pada perhitungan yang diterima oleh KPM
Rp2.760.580.019,00
dan yang diterima melalui Sdr. MKS sebesar Rp314.000.000,00 tidak pernah diterima oleh rekanan (Sdr. MUCH).
Sehingga atas selisih antara
pengeluaran pada BKU (setelah dikurangi pajak) dengan penerimaan yang diterima
oleh rekanan sebesar Rp.688.188.183,73 (Rp.3.448.768.202,73 - Rp.2.760.580.019,00)
adalah pengeluaran yang tercatat pada BKU atas kegiatan yang tidak pernah
dilaksanakan dan dibayarkan.
c. Bahwa pemberian tunjangan perumahan diberikan dalam hal pimpinan DPRD tidak
disediakan fasilitas rumah negara sehingga dengan pemberian tunjangan perumahan
pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara
dan tidak berhak diberikan
belanja rumah tangga.
d. Walaupun kegiatan belanja makanan dan minuman tamu pada kegiatan belanja rumah
tangga dianggarkan sesuai dengan ketentuan,
realisasi kegiatan tersebut harus sesuai
dengan ketentuan dalam pertanggungjawaban dan peruntukan sesuai nomenklatur
belanja pada kegiatan tersebut.
BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:
a. Memberikan sanksi sesuai Displin PNS kepada:
1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran yang tidak cermat dalam pengawasan
dan pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU oleh Bendahara Pengeluaran;
2) Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam penggunaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban UP/GU/TU;
3) PPTK yang tidak cermat dalam pengajuan pembayaran belanja makan dan
minuman,
belanja cetakan, atk, penggandaan, belanja pemeliharaan, dan belanja
alat kebersihan atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan;
b. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD agar menyusun dan
melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban
pengeluaran di Sekretariat DPRD baik dari segi legalitas dan volumekebutuhan
terhadap kegiatan yang dianggarkan di Sekretariat DPRD;
c. Memerintahkan Sekretaris DPRD bersama Kepala Bagian Keuangan agar
mengusulkan anggaran kegiatan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPRD serta
tata tertib DPRD serta sesuai dengan volume kebutuhan yang terukur dan rasional; dan
d. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TPKN/D untuk memproses
indikasi kerugian daerah sebesar
Rp6.951.619.470,36, untuk kemudian dikembalikan
ke kas daerah.
pengeluaran yang tercatat pada BKU atas kegiatan
yang tidak pernah
dilaksanakan dan dibayarkan.
c. Bahwa pemberian tunjangan perumahan diberikan dalam hal pimpinan DPRD tidak disediakan fasilitas rumah negara sehingga dengan pemberian tunjangan perumahan
pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan
tidak berhak diberikan
belanja rumah tangga.
d. Walaupun kegiatan belanja makanan dan minuman tamu pada kegiatan belanja rumah
tangga dianggarkan sesuai dengan ketentuan.
namun realisasi kegiatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam pertanggungjawaban dan peruntukan sesuai nomenklatur
belanja pada kegiatan tersebut.
Ketua Umum LEMBAGA POROS RAKYAT INDONESIA, sekali lagi bermohon kiranya Gubernur Sulawesi Selatan, bijak melihat kepentingan Umum untuk mengkaji kebijakan atas keberadaan Sekertaris Dewan, yang menurut petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan atas Rekomendasinya "memberikan sanksi PNS atas kelemahan pertanggungjawaban keuangan di lingkup DPRD Provinsi Sul-Sel"Tutup Ketua Umum M Ja'far Sainuddin Dg Emba.
Lanjut Edisi Tahun 2020.