CYBERKRIMINAL.COM, TUBAN - Bupati Tuban Mas Lindra menepis tudingan ketua DPRD Miyadi ketua DPRD tuban terkait Sisa lebih perhitungan anggaran ( Silpa) sebesar Rp 686 M karena ada program tak terlaksana di tahun 2022.
Program kegiatan semuanya terlaksana di tahun 2022 .Akan tetapu juga ada perhitungan dari OPD untuk memenuhi Sumber Daya ( SDM) yang ada di wilayah masing masing Diantaranya adanya kebijakan regulasi dan sebagainya sehingga mengakibatkan kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana. Untuk Januari 2023 kami sudah mengevaluasi itu semua. Sehingga di tahun 2023 ini Silpanya bisa kita tekan seminimal mungkin, tegas Mas Lindra. ManusiaTuban –
Dalam Laporan Keterangan Pertanggung jawaban ( LKPJ ) Bupati Tuban tahun anggaran 2022 ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, memberikan peringatan keras terhadap eksekutif terkait tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2022.
Pasalnya, angka silpa kemarin mencapai lebih Rp 686 miliar dari total nilai perubahan APBD Tuban mencapai sekitar Rp 3 miliar.
Besarnya angka silpa tahun kemarin itu diketahui wakil rakyat dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tuban pada tahun anggaran 2022.
Ketua DPRD Tuban H. Miyadi menuding tingginya silpa tersebut dikarenakan perencanaan program yang dilakukan eksekutif kurang maksimal. Imbasnya, ratusan miliar anggaran yang telah disiapkan tidak mampu diserap secara maksimal oleh bupati.
“Perencanaan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, saya mengakui ada kelemahan. Sehingga proses realisasi anggaran yang tersedia tidak terserap secara maksimal dan akhirnya menimbulkan silpa,” tandas Ketua DPRD Tuban yang asli putra daerah ini.
Ia menjelaskan tahun kemarin ada sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Tuban kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.
“Saya yakin ketika OPD tidak maksimal sudah tentu hasilnya kurang maksimal,”
Lanjut Miyadi menyebut ada tiga OPD Tuban yang paling tidak maksimal dalam menyerap APBD tahun 2022. Diantaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB), dan Dinas PUPR dan PRKP Tuban.
“Dinas pendidikan Rp 100 miliar lebih silpanya, dinas kesehatan juga Rp 100 miliar lebih, dan PUPR Rp 100 miliar lebih.
(Red Tuban)