CYBERKRIMINAL.COM,PASURUAN,- H.Agus Dono Wibawanto,Komisi B Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Menerima Penghargaan bergengsi sebagai Tokoh Penggerak Ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) tingkat Jatim diselenggarakan di Djoglo Kedjayan, Kabupaten Pasuruan,Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Dekopin, Agung Sudjatmoko.
H.Agus Dono Eibawanto," menyampaikan bahwa Selesai Covid 19 baru kita bisa melaksanakan kegiatan ulang tahun koperasi yang ke 76. Saya pikir nanti pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur dan kami Komisi B segera ingin juga menindaklanjuti apa yang disampaikan kepada kita.
Terus terang kita harus sadar bahwa operasi UMKM itu soko guru perekonomian kita dan itu hampir 70% kita belum tentu sama perjuangkan untuk itu. Saya berharap pemerintah memberikan kemudahan, terutama dana dana yang sifatnya dana hibah atau mungkin dana yang memiliki kur yang biasanya 4 sampai 6%. Nah ini sebenarnya kalau kita mau jujur, toh semua perekonomian itu digalakkan sesuai dengan tatanan yang sudah disepakati.
Seharusnya tidak ada kesenjangan, tetapi saat ini masih cukup sejak ada indikatornya?
Yaitu bukti kesenjangan adalah siapa yang pembayar pajak terbesar di Indonesia. Pasti kan para pengusaha ,konglomerat Yang kedua BUMN baru koperasi itu artinya perekonomian yang berputar yang
terbesar itu di atas konglomerasi dan juga di BUMN. Untuk itu harapan saya pemerintah pusat segera lah memberi kesempatan dan benar benar diberikan ruang yang cukup. Contoh di Provinsi Jawa Timur, dinas koperasi yang mendapatkan anggaran ,pendapat saya tidak berbanding lurus dengan apa yang dilakukan. Oleh sebab itu saya komisi b Agar dinas koperasi dan UMKM segera diberikan anggarannya cukup besar. Kenapa? Karena kita kalau ingin melihat pertumbuhan masih kelihatan PR nya perputarannya mana kalo perputaran tidak maksimal dia perputaran enggak bisa besar. Untuk itu dana dana hibah dana dana bergulir yang sekarang juga ada di provinsi dana bergulir di LPDP yang dari Jakarta dipermudahkan terutama sektor koperasi. Koperasi itu sudah sangat luar biasa, cuma oleh diputar di jalan besar karena outputnya juga enggak besar. Inilah salah satu kami yang di komisi B
Sebenarnya kita tidak membedakan apapun, tetapi paling tidak serapan yang paling pas dana hibah itu rata rata. Memang lembaganya harus Menkumham koperasi den jadi kan sudah Menkumham artinya apa itu bukan nilai orang pasti nilai anggota untuk itu harapan saya.
Pengetatan soal mekanisme rekruitmen koperasi pendirian koperasi benar benar harus diawasi secara ketat agar jangan menjadi koma.saya dari DPR provinsi selalu mendorong bu Khofifah dan mas emil untuk benar benar memberikan ruang yang cukup besar terutama di kota.
Karena terus terang kami juga pelaku usaha UMKM dan koperasi dan kami juga mendorong agar kur pun tidak harus dirubah. Kemarin saya dapat informasi dari kawan kawan four dan koperasi kalau mereka mau mengambil dana di BI maupun di bank bank pemerintah yang diberi ruang cukup ,nampaknya ada jarak. Jadi mereka akan memberi manakala jarak Antara koperasi dan peminjam itu 10 kilo ke bawah. Saya kaget memang ada mekanisme seperti itu ya, ini kan mempersulit, padahal kita ingin dipermudah.
Perbankan dalam ini yang memiliki kewenangan BI dan OJK mulai melihat karena ini lah karena kita yang ada di Jatim ya dari masyarakat.saya di komisi B dan gubernur provinsi jawatimur mendukung dan mensport dengan adanya kegiatan ini
Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari anggota dewan pak Agus dono dari dapil malang raya dan akan memperjuangkan program yang baik terkaitat hari koperasi karna ini menjadi tangung jawab kami ,sebagai komisi B. Dan pemerintah harus mendukung program Dekopin yang sah, dan jejak rekam yang jelas , hal Ini dibenarkan oleh ketua pembinaaan koperasi dan UMKM dekopinwil jatim, pak Oskar sebagai penggerak ekonomi nasional Kami merasa ada sebuah yg harus di luruskan untuk kepentingan ekonomi Jawa timur .yang mana disampaikan oleh ketua kita pak Nurdin Halid ,pemerintah harus taat undang undang dan konstitusional shg bisa melihat fakta kebenaran.
(Hery Nasional )