CYBERKRIMINAL.COM, SURABAYA -PEMBANGUNAN infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya.
Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.
Diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini tengah membangun box culvert di sejumlah kawasan. Proyek tersebut sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah banjir tahunan.
Sebelumnya Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Windo Gusman Prasetyo menyebut total ada 160 titik pembangunan box culvert yang sedang berlangsung saat ini. Titik-titik itu tersebar di seluruh penjuru Surabaya," Kamis (18/04/2024) bulan lalu.
Dari 160 titik itu, ada sejumlah wilayah yang pengerjaannya cukup besar. Sebutlah di Jalan Mayjen Sungkono yang menelan anggaran Rp 33 miliar. Kemudian Babat Jerawat menelan anggaran Rp 45 miliar. Adapun total anggarannya untuk pekerjaan penanganan genangan box culvert itu Rp 256 Miliar.
Menyikapi Program Kerja Pembangunan Gorong Gorong atau Box Culvart APBD 2024, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur Mengatakan, bahwa pembangunan Gorong Gorong atau Box Culvart di 160 titik kota Surabaya terindikasi Korupsi Lantaran Kebanyakan tidak memasang Papan informasi.
Tidak sedikit pembangunan Gorong-gorong atau Box Culvart dikeluhkan masyarakat Surabaya karena jika selesai pihak penanggung jawab tidak mau membersihkan lokasi pekerjaan yang mengandung bahan sisa material dan itu kelihatan disepanjang jalan yang dilakukan pekerjaan Gorong-gorong atau Box Culvart.
Dan anehnya kebanyakan dalam pengelolaan program Pekerjaan Gorong-gorong atau Box Culvart disitu tidak kelihatan Papan Informasi (Papan Proyek) sehingga masyarakat menilai itu program pemerintah atau program kerja siluman yang terindikasi di belakangnya ada oknum pejabat Pemkot yang menunggu bagian hasil kerjasama.
Padahal transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.
Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.
Seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).
Semoga program kerja gorong gorong atau Box Culvart Pemkot Surabaya yang menelan anggaran Rp 256 miliar bukan bagian dari Trik Eri Cahyadi Walikota untuk mencari tambahan dana kampanye demi tujuan politiknya di 27 November 2024. Dan jika diketahui bahwa program kerja yang dikejar cepat selesai oleh Walikota Surabaya ada kerjasama Fee Proyek maka Eri Cahyadi bisa dikatakan Pejabat penghianat Negara," ungkap Aktivis KAKI," Sabtu (01/06/2024).
Penulis: Rohman