CYBERKRIMINAL.COM, TUBAN JAWA TIMUR, Penajurnis- Puluhan kelembagaan petani menerima progam Irigasi pompanisasi Kementerian pertanian RI di kabupaten Tuban, terindikasi penerima progam ialah kelompok tani yang berstatus di ketuai oleh oknum perangkat desa maupun BPD tersebar di wilayah Kabupaten Tuban.
Tak pelak indikasi ini menjadikan progam prioritas dari kementan tersebut kurang efektif dan efisien karena minimnya pengawasan dari pihak terkait.
Hal ini juga dikuatkan dengan tingkat penurunan kepercayaan Masyarakat desa terhadap kinerja oknum aparat desa di pemerintahan desa. Salah satunya dari anggota kelompok tani (Poktan) yang kelompoknya di ketuai perangkat desa. Akibatnya, anggota kelompok untuk petani tulen hanya dijadikan pelengkap dalam organisasi kelembagaan petani.
"Rata - rata sebenarnya ketua Poktan disini perangkat desa dan bermasalah. Akhirnya anggota petani yang punya area lahan sering jadi korban. Contoh kecil tiap pembagian pupuk. Belum lagi Bantuan Alsintan. Tapi bagaimana lagi aturan sekarang untuk dapat pupuk subsidi kan harus lewat Poktan," beber Kusnan (51) tahun Poktan di Jatiklabang Kecamatan Jatirogo, Senin (05/29/2024)
Ditempat terpisah, Tepatnya di Kecamatan Kerek, dari data diterima perihal penerima progam Irpom dilapangan pada pelaksanaan di dua Poktan yakni Tani Mulyo dan Tani Purwo Rezeki Desa Wliwang, Kerek. Penerima bantuan progam Irpom, Salah satu Poktan tersebut di ketuai oleh perangkat desa. "kalau progam Irpom belum ada pencairan dari BRI," kata ketua Poktan yang namanya kami samarkan.
Indikasi itu setelah penulusuran wartawan ke sejumlah tempat (Kelembagaan petani) dalam hal ini sebagai penerima bantuan Irpom Kementan kurang lebih 57 Poktan di Kabupaten Tuban, Rata -rata di Poktan dalam kepengurusan berstatus dobel job yakni sebagai perangkat desa dan sebagai ketua Poktan.
Melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/ Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
Didalam aturan ini bertujuan memberikan acuan penyelenggaraan pembinaan Kelompok Tani (Poktan) dan batasan siapa yang diperbolehkan menjadi pengurus kelembagaan petani, Bahwa
adanya pelarangan ASN,TNI,Perangkat Desa dan BPD menjadi pengurus kelembagaan petani meliputi kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban Eko Julianto saat di Konfirmasi berapa penerima dan besaran program Irpom di kabupaten Tuban tersebut jawabannya terkesan nyeleneh melalui pesan Whatshaap ia mengatakan bahwa penerima irpom di kabupaten Tuban menurutnya sudah sesuai kriteria. "Kalau penerima Irpom itu sudah memenuhi kriteria, salah satunya adalah adanya air permukaan". Kata Eko Julianto Selasa (30/7/2024).
Selain itu, melalui pesan singkat Eko Julianto juga di singgung terkait banyaknya Dobel Job pada kepengurusan kelompok tani (Poktan) di tuban ini. selain menjadi pengurus atau otak dari kelompok tani, mereka juga aktif menjabat sebagai perangkat desa setempat misalnya di Wilayah Montong, Jatirogo, Kerek, Widang, Parengan, dan Kecamatan lainnya justru yang menjadi dalang kelompok tani adalah perangkat aktif. Bahkan mereka yang saat ini menerima bantuan irpom tersebut.
"Kalau terkait Poktan, saya sudah minta penyuluh untuk mendorong reorganisasi Poktan yg diketua perangkat desa" Tambahnya
Sayangnya, apa yang di sampaikan oleh Eko Julianto bahwa dia bakal melakukan Reorganisasi tersebut belum sesuai kenyataan di lapangan, fakta di lapangan hingga detik ini Kelompok Tani di Kabupaten Tuban masih di kuasai oleh Oknum Perangkat Desa yang hanya ingin memperkaya dirinya masing masing. Sehingga Masyarakat meminta kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban agar bisa bertindak tegas terhadap Oknum Perangkat Desa yang ikut serta menjabat sebagai Pengurus atau Ketua Kelompok Tani di Kabupaten Tuban ini.
Editor : Try Wardana