Mereka menggelar aksi demonstrasi menyikapi PT. Hadji Kalla Cab. Maros Sampai hari ini belum menyikapi anjuran pemerintah membayar pesangon pekerja.
Pihak manajemen PT. Hadji Kalla Cab. Maros di wakili Ibu Nur Asia Yunus selaku perwakilan dari kantor pusat.
"Anjuran yang saya terima dari Disnaker itu suda saya baca, tindak lanjut apa yang harus kita lakukan terkait dari anjuran tersebut tersebut. Mengenai tuntutan untuk di berikan pembayaran pesangon sesuai ketentuan tidak bisa di lakukan. Tetapi, mengenai kebijakan lain kami suda lakukan. Untuk anjuran membayar pesangon itu tidak bisa dilaksanakan," Tegasnya.
Sadikin Selaku Korlap, menyampaikan "Anjuran itu menjelaskan bahwa jika salah satu pihak merasa di rugikan silahkan menggugat di pengadilan, Kami bangga dengan perusahan Hadji kalla maupun pemiliknya tapi terkait pesangon pekerjanya tidak dapat di penuhi. " Ucapnya.
Lanjut Nur, terkait pembayaran pesangon kami tidak ingin membahas sesuai anjuran karena kami mempunyai undang- undang sendiri pak. Menurut kami anjuran ini adalah kebijakan.
Sadikin melanjutkan, "apakah anjuran itu menurut ibu adalah sebatas selembar hanya pembungkus kacang," ucapnya.
Nur, "kami menerima anjuran tapi tidak berarti kami bayarkan karena dasar hukumnya tidak ada, ucapnya.
Pada dasarnya permasalah ini, PT. Hadji kalla tidak sanggup membayar pesangon pekerjanya, sesuai anjuran Disnaker Kab. Maros.
Salah satu peserta orasi dari Mahasiswa, Bahwa "perusahan yang kita anggap adalah perusahan besar tetapi mempunyai undang- undang sendiri. Anehnya lagi yang menyampaikan itu adalah seorang manajer di kantor pusat. Undang- undang pekerja untuk apa jika undang -undang perusahan ada," tegasnya.
Anjuran yang harus di bayarkan oleh PT. Hadji kalla sebesar Rp 65.120.000 kepada pihak pekerja saudara Muh. Saril atau diwakili oleh DPC Kspsi Kab. Maros.
Kabiro Maros: Muh. Irwandi