Sementara pemerintah memberikan amanah pancasila itu kepada pejabat-pejabat di negara ini, jadi bukan rakyat yang menjalankan pancasila itu. Ujar zulfadli.S.sos.i.MM selaku pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroe, di sebuah rumah warga kota langsa pada minggu (29/09/2024). sore hari 17:00 wib
kemudian zul menambahkan kembali perkataannya, negara kita ini adalah negara demokrasi dengan azas pancasila, jadi kalau ada pejabat yang tidak mau di keritik dari kesalahannya dalam mengambil keputusan dan kebijakan atau menyalakan jabatan dan wewenangnya yang artinya hal itu tidak sesuai dari perisip pancasila maka pejabat itu harus sadar diri karena dirinya adalah tokoh publik atau Bapak pelayan rakyat. sementara negara kita adalah negara demokrasi yang artinya kekuasaan itu ditangan rakyat.
Sebenarnya jadi pemimpin itu berat, baik itu kepala daerah, DPR serta pejabat-pejabat lainnya, mereka-mereka itu rawan untuk berkianat terhadap negara, karena tanda tangannya laku untuk merubah negara. Jadi pejabat itu harus bisa menggunakan sikap adil untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, artinya wajib mengutamakan kepentingan rakyat dari pada ke pentingan golongan dan keluarganya.
Namun yang kita lihat bersama, pemilihan kepala daerah kebanyakan kolaborasi dari beberapa partai satu dengan partai lainnya untuk mengusungkan satu kepala daerah, disinilah letaknya yang tidak bisa di pungkiri adanya dugaan hubungan utang budi yang akhirnya melahirkan sebuah dugaan nepotisme di negara kita. (28/09/2024) tutupnya.
( tim )