Aksi demonstrasi tersebut dihadiri oleh puluhan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi mereka terkait kondisi jalan yang rusak parah di wilayah mereka. Mereka berharap agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur yang dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan. Namun, situasi berubah menjadi tegang ketika Kepala Bidang Dinas PUPR mendekati kelompok mahasiswa.
Menurut saksi mata, saat mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka, Kepala Bidang Dinas PUPR tampak tidak sabar dan langsung menghampiri salah satu mahasiswa yang berbicara. Tanpa peringatan, pejabat tersebut melakukan penamparan terhadap mahasiswa tersebut, yang membuat suasana semakin memanas. Para peserta aksi lainnya terkejut dan marah melihat tindakan tersebut.
Setelah insiden penamparan, mahasiswa yang menjadi korban langsung dilarikan ke sisi jalan untuk mendapatkan pertolongan dari rekan-rekannya. Beberapa mahasiswa lainnya berusaha melerai dan meminta penjelasan dari Kepala Bidang Dinas PUPR mengenai tindakan kekerasan yang baru saja terjadi. Namun, pejabat tersebut memilih untuk meninggalkan lokasi dengan cepat.
Pihak kepolisian yang berada di lokasi segera mengambil tindakan untuk meredakan situasi. Mereka meminta keterangan dari para saksi dan berusaha menenangkan para mahasiswa yang merasa terprovokasi. Polisi juga mengimbau agar semua pihak tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan balasan yang dapat memperburuk keadaan.
Korban penamparan tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Meskipun tidak mengalami luka serius, ia mengalami trauma akibat perlakuan yang tidak pantas dari seorang pejabat publik. Mahasiswa lainnya menyatakan solidaritas dan dukungan kepada korban, serta menuntut agar tindakan kekerasan tersebut tidak dibiarkan begitu saja.
Insiden ini menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk organisasi mahasiswa dan masyarakat setempat. Mereka menilai tindakan Kepala Bidang Dinas PUPR sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mencerminkan sikap profesional seorang pejabat publik. Banyak yang menyerukan agar pemerintah daerah memberikan sanksi tegas terhadap pelaku.
Pihak Dinas PUPR Kabupaten Sinjai hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Namun, masyarakat berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih menghargai dialog dan penyampaian aspirasi secara damai, serta menghindari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun.
Red