CYBERKRIMINAL.COM, JAKARTA – Dunia pers Indonesia kembali dikejutkan dengan tindakan represif yang diduga dilakukan oleh seorang ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Insiden yang terjadi pada hari minggu 6 April 2025 di Jakarta ini melibatkan aksi penamparan terhadap seorang wartawan yang tengah menjalankan tugas peliputan. Peristiwa ini sontak memicu gelombang protes keras dari berbagai organisasi jurnalis, pegiat hak asasi manusia, dan masyarakat luas. Jakarta, Minggu, (06/04/2025).
Informasi awal yang beredar menyebutkan bahwa insiden bermula ketika wartawan yang belum disebutkan identitasnya tersebut sedang meliput sebuah agenda yang dihadiri oleh Kapolri. Diduga, pertanyaan yang dilontarkan oleh jurnalis tersebut dianggap tidak berkenan oleh sang ajudan, yang kemudian berujung pada tindakan fisik berupa penamparan. Tindakan arogan ini jelas merupakan bentuk intimidasi dan penghalang-halangan terhadap kerja jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang.
Sesaat setelah kabar insiden ini mencuat, berbagai organisasi pers di tingkat nasional mengeluarkan pernyataan tegas yang mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dalam hal ini ajudan Kapolri. Mereka menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak wartawan untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada publik. Desakan agar pelaku diproses hukum secara transparan dan akuntabel pun bergema.
Selain dari kalangan jurnalis, kecaman juga datang dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menilai tindakan ajudan Kapolri sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan tidak menghormati peran pers sebagai pilar demokrasi. Mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap perilaku aparat kepolisian dan jaminan keamanan bagi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
Respons Kapolri dan Harapan Akan Investigasi Transparan Menyikapi insiden yang berpotensi merusak citra institusi kepolisian ini, Kapolri [jika ada pernyataan resmi, sebutkan poin-poin pentingnya, misalnya: telah mengeluarkan pernyataan menyesalkan kejadian tersebut dan berjanji akan melakukan investigasiInternal secara cepat dan transparan.
Langkah tegas dari Kapolri diharapkan dapat meredam kegelisahan publik dan memberikan keadilan bagi korban. Transparansi dalam proses investigasi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan menegakkan supremasi hukum.
Insiden penamparan ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi jurnalis di Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan tidak hanya membahayakan keselamatan individu, tetapi juga mengancam kebebasan pers secara keseluruhan.
Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kerja jurnalistik yang profesional dan bertanggung jawab, tanpa adanya rasa takut atau ancaman.
Kasus ini menjadi momentum penting untuk kembali menyerukan perlindungan yang lebih kuat bagi para jurnalis di Indonesia. Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, harus memahami dan menghormati peran pers sebagai mitra dalam membangun bangsa yang transparan dan akuntabel.
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis adalah langkah krusial untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Masyarakat sipil dan organisasi pers akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya keadilan dan kebebasan pers di Indonesia.
Adam