CYBERKRIMINAL.COM, JAKARTA - Gelombang perdebatan mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali menghangat setelah sebuah episode Sentana Podcast mempublikasikan hasil analisis forensik wajah yang menimbulkan pertanyaan. Analisis tersebut mengklaim adanya ketidaksesuaian antara wajah dalam salinan ijazah yang beredar dengan citra wajah Presiden Jokowi. Jakarta, Senin (14/04/2025).
Podcast tersebut mengaitkan wajah dalam ijazah dengan nama Dumatno Budi Utomo, yang disebut masih hidup. Mantan Menteri dan pakar telematika, Roy Suryo, turut angkat bicara dengan menyatakan membawa bukti baru yang memperkuat dugaan kepalsuan ijazah tersebut.
Dalam analisis terbarunya, Roy Suryo disebut menggunakan teknologi face comparison analysis berbasis kecerdasan buatan, termasuk metode biometric facial recognition dan vector-based facial mapping. Teknologi yang lazim digunakan dalam forensik kepolisian internasional ini diterapkan untuk mengukur dan membandingkan titik-titik khas wajah pada ijazah dengan database citra wajah Presiden Jokowi di masa mudanya. Hasil analisis yang dipaparkan Roy Suryo menyimpulkan adanya ketidakcocokan biometrik antara kedua citra wajah tersebut.
Temuan ini sontak memicu berbagai reaksi di tengah masyarakat. Namun, perlu digarisbawahi bahwa analisis perorangan, termasuk yang dipublikasikan melalui platform daring, tidak serta merta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Proses hukum terkait dugaan ini sebelumnya telah bergulir melalui serangkaian gugatan di pengadilan, dengan beberapa di antaranya telah diputus dan sebagian lainnya masih berlanjut.
Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi telah menjadi isu nasional yang berkepanjangan. Isu ini bukan hanya mempertanyakan keabsahan sebuah dokumen, namun juga berimplikasi pada legitimasi kepemimpinan dan kepercayaan publik terhadap sistem verifikasi dokumen negara.
Penulis opini, Ahmadie Thaha, dalam tulisannya yang berjudul "Satu Lembar Ijazah, Satu Bangsa Resah," merefleksikan betapa energi nasional terkuras hanya untuk membuktikan keaslian selembar ijazah. Ia menyoroti potensi dampak yang lebih luas jika dugaan pemalsuan terbukti benar, termasuk implikasi terhadap produk hukum dan kebijakan yang telah dihasilkan selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Ahmadie Thaha juga mempertanyakan efektivitas sistem verifikasi dokumen penting, khususnya dalam proses pendaftaran calon pemimpin negara. Kendati demikian, ia juga melihat sisi positif dari respons masyarakat yang begitu besar terhadap isu ini, sebagai indikasi bahwa kepedulian terhadap moralitas dan kejujuran dalam kepemimpinan masih tinggi.
Polemik ijazah ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan, administrasi, serta mekanisme verifikasi dokumen, terutama bagi calon pejabat publik. Kejujuran dan integritas menjadi fondasi penting dalam kepemimpinan, dan kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Kepresidenan terkait perkembangan terbaru dalam polemik ini. Masyarakat menanti kejelasan dan penyelesaian yang transparan atas isu yang telah menjadi perhatian nasional selama hampir satu dekade ini.
Adam